journalism

semua tulisan ini untuk mata kuliah saya di etika jurnalisme buat dosen saya yang keren, Zulkarimen Nasution

Bersopan Santun tapi Tidak Beretika

oleh : Asri Nur Aini

 

Hal yang paling esensial dalam hidup ini adalah ketika kita hidup bahagia berdampingan dan diterima oleh masyarakat. Keluarga adalah anggota masyarakat, dan orangtua memberikan pengajaran sopan santun berperilaku di lingkungannya sebagai tanggung jawabnya terhadap anak. Hal ini dimaksudkan agar kelak ketika mereka menjadi bagian dari masyarakat, mereka mampu berinteraksi dengan baik dengan membawa kesopanan di tiap pergaulan. Sampai saat ini, kita mengetahui bahwa alangkah tidak santun berbicara dengan nada tinggi kepada orangtua. Kita mengerti bahwa akan sangat baik berbicara dengan lembut ketika menasihati seorang anak. Kita pun paham bahwa tidak akan rugi untuk menghormati dosen sehingga kita tekun mendengarkan materi saat jam kuliah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa masyarakat hanya akan menerima individu yang mengerti dan mempraktekkan sopan santun sesuai yang disepakati bersama

 

 

Nilai- nilai dan pengajaran tata krama telah kita peroleh baik di keluarga, di lingkungan formal melalui para pendidik, serta melalui media. Media memperlihatkan pada khalayak bagaimana pribadi seorang tokoh atau pemimpin negara. Kita bisa menyerap pemahaman tentang bergaul sesuai dengan kelompok social tertentu melalui pengalaman.Banyak hal yang memberi kita pelajaran dan akhirnya menjadi common sense. Kita pun bisa memutuskan tentang kesopanan dengan melihat contoh yang tidak sopan, dan diharapkan hal tersebut mampu terinternalisasi dalam diri kita.

 

 

Kehidupan yang kita alami sekarang ternyata sudah melewati sebuah era yang luar biasa. Orang menyebutnya tsunami informasi, sehingga masyarakat kita mengalami transformasi nilai yang begitu mudah. Seseorang yang telah menjadi orang tua pada masa sekarang, akan membandingkan kehidupannya dahulu saat kecil dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang. Tidak sedikit yang menggelengkan kepala dan mengamati mereka bertata krama. Mereka terpengaruh oleh tontonan Barat dan tentunya akan melakukan dengan apa yang mereka biasa lihat. Tetapi juga jangan salahkan anak-anak, mereka pun menghadapi kebingungan ketika mendapatkan pelajaran sopan santun di keluarganya agar kelak menjadi orang besar, namun di lain sisi mereka melihat pemberitaan tentang banyak kasus tidak etis yang dilakukan tokoh pemimpin Negara.

Fenomena yang ada sekarang ini adalah banyak orang yang sama sekali tidak memiliki sopan santun, dan sama saja tidak beretika. Dan uniknya, banyak pula yang bersopan santun tetapi tidak beretika. Sopan santun dan etika memiliki makna berbeda, etika tidak bergantung pada konteks seperti hal nya sopan santun yang bersifat relative dan kontekstual. Etika akan menjadi pegangan dan tidak akan berubah kemanapun mereka pergi. Etika menentukan boleh tidaknya sesuatu dilakukan sementara sopan santun hanya mencontohkan bagaimana berperilaku. Namun, yang terjadi adalah banyaknya orang yang berperilaku manis tetapi nyatanya ia tidak tahu etika.

 

 

Memang kita akan memiliki kecenderungan berperilaku agar disenangi masyarakat. Kita bersopan santun, memiliki banyak perbendaharaan kata yang baik, dan mengiyakan apa yang masyarakat sukai. Kita sangat percaya apa yang ditampakkan dari luar merepresentasikan pribadi kita sesungguhnya.. Mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dalam masyarakat semestinya mampu bertindak dan bertutur dengan citra akademik yang mengesankan. Ia tidak hanya santun terhadap masyarakat sekitar, tetapi juga menyebarluaskan ilmu untuk mencerdaskan, bukan membodohi orang dengan kedok perilaku santun dan bahasa baik. Pejabat yang memiliki intelektualitas tinggi tentunya akan mencontohkan apa yang disebut ideal. Bukannya penipu, yang menebar keramahan, menolong rakyat bawah, tetapi di luar sana ia menjatuhkan lawan dengan cara yang tidak etis.

 

 

Sesungguhnya apa yang menjadi realita masa sekarang menjadi koreksi kita secara personal. Boleh jadi kita dahulu lebih etis daripada sekarang. Atau jauh lebih sopan dan beretika. Untuk itu, sangat hati-hati menerima ideology yang menyebar, mungkin dengan cara terang-terangan maupun secara laten. Yang dibutuhkan masyarakat terlebih bangsa ini adalah orang-orang bermoral yang akan mengisi peradaban negeri ke depan. Ia mampu menjaga amanahnya untuk diri sendiri, dan mencontohkan etika dan keteladanan.

***

 

 Pentingnya Kode Etik Profesi dalam Menjamin Privilege di

Bidang Jurnalistik Indonesia -Amerika

 

 

Oleh:

Asri Nur Aini

 

 Banyak sekali profesi yang kita kenal, dan memiliki keistimewaan. Keistimewaan itu disebut dengan privilege. Jurnalistik adalah bidang yang menarik dengan privilege yang luas, memiliki peran dan pengaruh yang besar, hingga sentuhan hukum dan etika sangat diperlukan. Pembahasan dalam tulisan ini akan mengantarkan dalam suatu pemahaman tentang pentingnya etika baik dalam lingkungan profesi itu sendiri dan tanggung jawab sosial masyarakat.

 

 Agus Sopian, tertulis dalam blognya mengenai privilege profesi bidang jurnalistik yang begitu spesial, bahwa pers berhak mencari, mengumpulkan, menyusun dan menyiarkan informasi kepada publik. Informasi bisa apa saja, mulai ramalan cuaca, hasil pertandingan olahraga, aktivitas ekonomi, politik, kebudayaan, agama dan banyak lagi.

Begitu luar biasanya profesi di bidang ini, ia mampu bermain dengan institusi lain. Pers bisa jadi dekat dengan institusi kepolisian. Jika polisi mengungkap kejahatan dengan privilegenya menggunakan senjata, maka seorang jurnalis menjadikan alat rekam, kamera, pena, untuk menyingkap kebenaran. Pers bisa menyoroti, mengawasi pemerintahan dengan privilegenya. Pemerintah sebagai bagian dari profesi pun memiliki keistimewaan mengeluarkan undang-undang untuk mengontrol, dan mengawasi pers.

 

 Dapat dibayangkan, bahwa keterlibatan pers sangat kompleks dikarenakan privelege yang diperolehnya. Ia bahkan dapat menembus ke sensitivitas politik. Ade Armando, menerangkan tentang istilah unprotected speech, yakni bentuk-bentuk pemberitaan yang tidak diproteksi, dan salah satunya adalah libel, atau pencemaran nama baik yang berwujud pada fitnah. Berikutnya adalah invasion of privacy, yakni media melanggar kawasan pribadi orang lain. Contohnya adalah paparazzi yang memotret di daerah privat seorang tokoh tertentu, begitu juga hidden kamera yang bertujuan bukan untuk kepentingan publik. Lingkungan pers juga terancam dengan filthy word atau penggunaan kata-kata kotor yang tidak etis sehingga berakibat pada penistaan. Kekuatan pers pun tidak kecil. Agus Sopian menyebutkan bahwa ia mampu menjatuhkan seseorang tanpa pandang ia berada di dalam posisi suprasutruktur tertinggi. Pers bisa berdalih bahwa hal tersebut dilakukan karena fungsinya sebagai kontrol sosial.

  Mengantarkan ulasan singkat tentang privilege jurnalistik menjadikan suatu pemikiran bahwa inilah alasan mengapa perlu digagaskan suatu etika. Di Indonesia, etika jurnalisme dirumuskan dalam seperangkat aturan moral bernama Kode Etik, yang dirumuskan oleh banyak organisasi kewartawanan mulai Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) hingga Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Hampir semua etika jurnalisme yang dirangkum oleh organisasi-organisasi kewartawanan kita, lebih mengurusi apa itu akurasi, pemberitaan berimbang atau hak jawab. Di Amerika, yang terdiri dari negara maju, kode etik jurnalisme justru disusun oleh lembaga pers, dan bukan lembaga kewartawanan. Kode etik ini sering jauh lebih bertenaga sebab di dalamnya terangkum sanksi secara tegas, sebagai contoh adalah tentang plagiarisme.

  Kembali Ade Armando menjelaskan dalam materi Sistem Komunikasi Indonesia, bahwa Indonesia berada dalam sistem diantara liberal dan social responsibility. Pemerintah turut menjaga privilege pers di Indonesia. Aturan tertuang dalam undang-undang dibuat secara tertulis untuk mengawasi pers, namun juga menghendaki kebebasan pers. Pemerintah adalah alat yang mengharapkan agar pers merujuk pada etika. Sementara, Amerika mengenal pers yang liberal. Negara tidak bisa menggugat pers. Bahwa menurut Toby Mendel, ada tiga basis pendapat mengapa negara tak bisa menuntut pers. Pertama, kritik terhadap pemerintah adalah untuk menyukseskan demokrasi, dan tuntutan pencemaran nama baik menghalangi perdebatan bebas perihal masalah penting yang menjadi perhatian publik. Kedua, hukum pencemaran nama baik dibuat untuk melindungi reputasi. Badan atau instansi tak memiliki hak menuntut karena reputasi yang mungkin mereka miliki adalah milik publik. Ketiga, pemerintah memiliki banyak kemampuan untuk membela dirinya dari kritik tajam dengan cara lain, misalnya merespon langsung pada semua dugaan.

  Kembali kita membandingkan system yang ada di Indonesia dan Amerika. Indonesia memang tidak menganut paham yang liberal yang sangat kiri seperti halnya Amerika. Ia masih dekat dengan koridor yang diatur oleh undang-undang. Lain halnya dengan Amerika. Meskipun Negara ini begitu bebas, ternyata diterapkan self regulation, dan hal tersebut berjalan. Kita akan menjumpai Childern television Act, yakni yang mengatur program tayangan untuk anak, seperti siaran iklan dibatasi hanya 15% dalam satu program. Kemudian Telecomunication Act, tentang perlunya V-Chip untuk diletakkan di setiap televisi. Berlaku pula aturan kepemilikan, yang mengatur kepemilikan stasiun televisi yang tidak boleh menjangkau 35% popualasi Amerika. Terdapat pula Equal Oportunites Rule , yang melarang pers memihak atau bertendensi

Dari perbandingan diatas dapat kita cermati tentang kontrol pers yang berlaku di dua negara. Formal, yakni berkekuatan hukum seperti undag-undang, keputusan pengadilan, maupun lembaga negara. Kedua adalah informal, yakni self regulation yang merujuk pada tanggung jawab sosial.

Kode etik masing masing negara harus mencakupi saeluruh media. Itulah sebabnya perlu dibentuk asosiasi. Sehingga, ketika anggota asosiasi melakukan pelanggaran, maka oknum tersebut tidak bisa melangkah lagi. Sanksi sosial memang menyakitkan.

 

 Dari sini kita dapat mencermati etika dan moral sehubungan privilege suatu profesi. Dunia jurnalistik meminta banyak dinamika, sehingga menjadikan etika pegangan untuk menentukan jawaban pertanyaan atas kerumitan kasus tentang pemberitaan yang tidak baik, tidak sopan, dan tidak dikehendaki.

 

 

***

 

 

Mencermati Rekayasa Jurnalistik sebagai Penyimpangan Kode Etik

 

 

oleh : Asri Nur Aini

Ketika mengingat beberapa tahun yang lalu, kita mungkin menikmati tayangan televisi tanpa melalui proses kritis apa-apa, memposisikan kita sebagai penonton yang setia. Yaitu, menerima informasi dengan menaruh keyakinan apa yang telah disiarkan televisi sebagai fakta memang benar adanya. Tidak terbersit dalam pikiran, ternyata ada saja peristiwa yang sengaja di’setting’ atau direkayasa dan akhirnya disajikan sebagai sebuah fakta.

Muncul pertanyaan tentang alasan mengapa seorang jurnalis melakukan demikian, apakah ada dukungan yang membelakanginya, apa sebenarnya yang ingin dicari dari suatu usaha “rekayasa?”. Ketika kebenaran dirasa tidak menarik, apakah suatu tindakan yang dibenarkan untuk memanipulasi suatu berita agar penonton mendapatkan sensasi sebuah informasi?. Kita pun mulai menanyakan tentang keberadaan etika. Mungkin menjadi maya seperti halnya banyak sesuatu yang semu yang disodorkan media kepada kita.

Menyimak tulisan dalam situs infoaktual.com tentang seorang jurnalis yang memberi tanggapan mengenai fenomena profesi pencari berita yang mengkhawatirkan, saya semakin memahami mahalnya sebuah idealisme. Apabila kita mau sadari, rekayasa banyak sekali menelusup dalam celah nilai, gagasan, dan opini yang selama ini kita terima sebagai informasi riil.

Pertama, dalam tulisan ini akan diantarkan mengenai rekayasa sebagai pelanggaran pemikiran. Dalam buku Etika Komunikasi Bab Media, Pelayanan Publik, dan Logika Politik, disebutkan bahwa rekayasa merupakan tindak kekerasan dan tekanan yang menghilangkan kebebasan dengan menggunakan strategi mengurangi sedapat mungkin kebebasan agar pendengar atau pembaca tidak mendiskusikan atau melawan apa yang diusulkan. Dengan demikian, rekayasa masuk dan melanggar pikiran seseorang untuk meletakkan opini, dan orang tersebut tidak mengetahui adanya pelanggaran. Dan rekayasa merupakan kebohongan yang diorganisir.

Bentuk rekayasa bermacam-macam. Blog pribadi seorang jurnalis dalam blontankpoer.blogsome.com menyatakan tentang jurnalis televisi yang memanipulasi fakta. Sepetak sawah kering diambil secara close up lalu diberitakan kekeringan melanda sekian ribu hektar sawah. Ketika berita semacam itu dikomentari menyesatkan, mereka berdalih bahwa hal tersebut juga fakta lapangan, jika mau dihitung dan dijumlahkan dalam satu kabupaten, pasti akan ada ribuan hektar tanah yang kekeringan. Sangat disayangkan, reportase tersebut pun ditayangkan.

Kemudian, lebih parah terdapat dalam reportase kriminal. Ada kerjasama antara pihak polisi dan jurnalis baik televisi, media cetak, maupun media elektronik lain. Yang pertama, sering terjadi polisi melakukan reka ulang interogasi demi permintaan jurnalis atau sebaliknya. Polisi bahkan pernah mengajak jurnalis televisi untuk bersama-sama menggerebek pelaku kriminal dengan menjanjikan ada penembakan. Bukan hanya jurnalis televisi, jurnalis foto pun sering mereka-reka adegan,si subjek sering dimintai berpose untuk memberikan kesan dramatis menurut imajinasi fotografer. Sementara, jurnalis media cetak pun tak luput dari kebiasaan bermain-main dengan narasumber.

Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di Amerika pun yang sering dianggap maju, demokratis, mengenal bentuk rekayasa tersebut. Mereka akan membangun sebuah pemberitaan dengan konstruksi sudut pandang ideology mereka sedemikian rupa. Sebagai contoh, tanpa disadari, sebagian masyarakat terbentuk image tentang Islam yang dekat dengan terorisme karena pemberitaannya di bingkai seperti itu terus menerus.

Ketika ditanya mengapa mesti ada rekayasa, kenapa penyutradaraan makna informasi lebih penting daripada pesan informasi itu sendiri? Salah satu alasannya adalah agar tidak ditinggal konsumen. Dr. Haryatmoko, seorang pengajar pasca sarjana Filsafat Universitas Indonesia, menyatakan bahwa media harus selalu mempertegas kekhasannya dan memberi presentasi yang menarik.. Tuntutan ini menyeret masuk ke kecenderungan yang menampilkan yang spektakuler dan sensasional. Dalam media televisi, tingginya rating adalah ukuran keberhasilan. Sedangkan untuk koran dan majalah, kriteria yang berlaku adalah jumlah pelanggan, yang pada gilirannya akan sangat menentukan daya tarik pemasang iklan. Kekhasan yang seharusnya membentuk citra suatu media, ironisnya justru menyeret masuk ke dalam jebakan.

Dari pernyataan tersebut, bisa kita analisis bahwa upaya rekayasa ternyata dapat mengarah pada penyimpangan lainnya, yaitu praktik suap. Sangat berpotensi, manakala seorang wartawan terdesak oleh tuntutan penyajian berita lain dari media saingannya. Ia bisa jadi menyuap, atau bahkan meminta amplop dari narasumber seorang tokoh parpol misalnya, dengan janji ia akan menyetting pencitraan tokoh tersebut semenarik mungkin dan menayangkan secara ekslusif.

Penyimpangan lainnya adalah rekayasa dibentuk karena tuntutan logika waktu. Waktu yang terbatas, berita terbatas, oleh karenanya wartawan menambah-nambah berita dengan kalimat kabur, tidak pasti, dan ujung-ujungnya menimbulkan kegemparan. Atau menjadi sebuah gossip yang tiba-tiba memiliki nilai jual. Kalau kita amati, konten berita yang menyimpang, deviasi, justru mendapatkan perhatian lebih. Oleh karenanya, akhir-akhir ini banyak keluhan tentang pemberitaan yang mengada-ada.

Dalam tulisan ini, kita pun membahas akibat dari rekayasa jurnalistik. Tak bisa disanggah, bahwa hak-hak pemirsa untuk mendapatkan kebenaran informasi sudah dilanggar. Mata kita sengaja ditutup oleh kemasan rapi oleh informasi palsu, tidak bisa lagi membedakan kebenaran suatu berita. Lebih berbahaya, apabila wartawan melaporkan kejadian konflik tanpa akurasi yang jelas, atau terlalu mebesar-besarkan berita. Yang terjadi kemudian adalah mengobarkan kebencian dan mengakibatkan permusuhan.

Lebih lanjut, akan menjadi hal yang fatal jika wartawan salah memberitakan tentang posisi korban dalam suatu konflik. Ketika kenetralan penyampaian informasi tidak terinternalisasi, maka wartawan dengan mudah akan goyah ketika ada tekanan oleh pelaku kekerasan untuk memanipulasi berita. Lagi-lagi, pemirsa pun kembali mendapat informasi yang menyesatkan.

Setelah kita menyingggung tentang pemberitaan area konflik, rekayasa ranah politik berbeda lagi akibatnya. Robertus Robert, menilai bahwa ketakutan terhadap pemberitaan politik yang tidak menarik lagi sehingga wartawan mencari-cari presentasi baru yang dinamakan “invasi keintiman” membuat masyarakat semakin dangkal dalam memaknai politik. Setting dibentuk, sehingga politik menjadi keartis-artisan. Masyarakat kehilangan sifat kritisnya ketika memilih sensasi informasi yang tidak diketahui kepastian kebenarannya. Yang mereka terima hanya informasi gaya hidup, dandan dan penampilan.

Kita memang dihadapkan dengan berbagai fenomena penyimpangan dalam profesi yang mulia ini. Menjadi hal yang sangat disayangkan memang, jika rekayasa dalam berita disebabkan tuntutan ekonomi. Yang pertama adalah orientasi keuntungan, kedua dikarenakan jurnalis itu sendiri yang tidak diberi penghargan yang layak dari perusahaan, sehingga mencari berita sekedarnya. Tapi apapun itu, nampaknya pengetahuan tentang Kode Etik, pembekalan tentang kaidah jurnalistik, dirasa sangat mempengaruhi seorang jurnalis dalam menjalani profesinya. Memang benar, ternyata tidak cukup mengandalkan nurani untuk membangun idealisme, kita sangat memerlukan etika dan salah satunya sebagai rasa tanggung jawab kita kepada masyarakat.

 

 

 

Cover Both Sides

Asri Nur Aini

Bagaimana jadinya jika wartawan menulis dengan tanpa mengindahkan cover both sides? Hal ini terdapat dalam pemberitaan Majalah Tempo tanggal 22 November 2008 berjudul Panas Digoyang Gempa mengenai kasus saham perusahaan milik keluarga Bakrie berkenaan kepentingan istana.

Apabila kita cermati, penulisan laporan utama ini memuat banyak kata yang terkesan menuding dengan rentetan bukti yang dikeluarkan.  Dalam hal ini, kita harus menyadari bahwa bagaimanapun juga, pemberitaan harus berimbang, disamping menyediakan fakta yang sesungguhnya.

Ada semacam narasi yang ingin diceritakan penulis tentang kegagalan Bumi Resources sebagai semacam karma bagi pihak-pihak yang terlibat. Secara urut disebutkan bagaimana sebuah pertemuan pejabat Departemen Keuangan mengenai PT Bumi Resources yang berujung pada keputusan permintaan mundur Sri Mulyani, kemudian penulis sedikit demi sedikit mengaitkannya dengan campur tangan Presiden mengenai perlindungan Aburizal Bakrie karena keterlibatannya dalam menopang dana kampanye Presiden SBY dan Jusuf Kalla.

Bila kita menyimak isinya, laporan berjumlah tiga halaman ini secara jelas menggambarkan penokohan Aburizal Bakrie yang demikian negatif. Berikut merupakan contoh kutipan laporan tersebut yang perlu kita kritisi:

Aburizal, kata sumber itu, juga berperan penting memuluskan Jusuf Kalla merebut posisi Ketua Umum Partai Golkar dalam musyawarah nasional di Bali. Ini misi yang direstui Yudhoyono.. Hanya diusung Partai Demokrat , Partai Bulan Bintang, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, ia perlu tambahan dukungan di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan menempatkan Kalla di Beringin, tujuan itu bisa diraih.

Ada banyak pilihan kata yang kurang pantas dimuat, seperti memuluskan, merebut posisi, dan  misi yang direstui. Kemudian, beberapa kata-kata bermasalah seperti “memasok gizi buat menggaet dukungan dari daerah’ merebut kursi Ketua Umum. Menaklukkan beberapa pengurus yang masih setia….” Semestinya, penggunaan  kata-kata tersebut  dalam  penulisan laporan utama harus dihindari. Nyatannya, memang akhirnya menyulut konflik.

Ada hal yang lebih penting lagi. Masalah tentang pencampuran fakta, dan opini. Ada indikasi kurang beres, yang nampak pada halaman 137.

Mungkin karena “jasa” itulah, posisi Aburizal di kabinet hanya digeser walau kinerjanya sebagai Menteri  Koordinator Perekonomian dianggap tak moncer. Pada perombakan pertama kabinet, tiga tahun lalu, ia hanya digeser ke Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Padahal menteri lain yang gagal, langsung dicopot.

Jelas nampak penggunaan kata “mungkin” pada kutipan diatas merupakan kesimpulan subjektif penulis. Di lain sisi, dia harus mengetengahkan fakta. Hasilnya, fakta dan opini menjadi campur aduk dan tidak jelas.

Subjektif, bisa jadi  kata tersebut menjadi nilai untuk laporan ini. Ingat, disini tidak ditemukan adanya prinsip cover both sides. Yang terjadi akhirnya adalah, gugatan pencemaran nama baik oleh Aburizal. Terang saja, dari awal sampai akhir ia dijadikan actor utama atas segala kegagalan masalah perekonomian.

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: